Pasca Musyawarah Besar (Mubes) II Forum Komunikasi Anak Betawi, FORKABI, melahirkan berbagai macam dinamika, kalau tidak dapat dikatakan perpecahan. Kejadian pertama yang dapat dicatat adalah pernyataan sikap tentang panolakan terhadap susunan kepengurusan yang dibentuk oleh Ketua Umum dan Formatur yang ditengarai “mencomot” sembarang orang, asal tunjuk, dan tanpa melakukan konfirmasi terhadap orang yang ditunjuk menjadi pengurus.
Selajutnya seiring berjalanannya waktu, diakui atau tidak semakin lama FORKABI semakin vakum, miskin dari kegiatan, apalagi kegiatan yang bermanfaat bagi para anggota. Kemilau FORKABI kembali tampak pada saat Kaum Betawi bersepakat untuk mendudukkan Putera Daerah menjadi Kepala Daerah DKI Jakarta. Saat itu, FORKABI menjadi perekat bagi elemen-elemen lain untuk bersatu padu memperjuangkan cita-cita tersebut.
Pada setiap kampanye, FORKABI menurunkan kader dan anggotanya ke jalan, sehingga hamper setiap sudut DKI Jakarta berwarna putih hitam, seragam baru FORKABI yang memang didisain khusus untuk kegiatan Pilkada DKI Jakarta tahun 2007.
Memasuki Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2009, tidak tampak aktivitas yang berarti dari FORKABI, yang disebabkan oleh banyaknya kader FORKABI yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR maupun DPRD DKI Jakarta yang berlatar belakang Partai Politik berbeda, sehingga pada saat itu FORKABI ada dimana-mana (tidak bersatu/pecah).
Berbeda dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, FORKABI mulai menggeliat dan bersatu padu mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni SBY-Boediono. Untuk mengoptimalkan dukungan tersebut FORKABI membentuk sebuah Tim Sukses, Trisula.
Dari sekian rangkaian kegiatan yang terjadi pasca Mubes II FORKABI, jelas sekali terlihat bahwa FORKABI tidak bertitik tumpu pada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Ketua Umum, akan tetapi semuanya bermuara kepada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Ketua Dewan Penasehat FORKABI, sehingga menjadikan, sekali lagi diakui atau tidak, kedudukan dan fungsi Ketua Umum tidak lebih hanya sebagai “simbol organisasi”, padahal Ketua Umum dipilih oleh peserta Mubes secara langsung, sedangkan Ketua Dewan Penasehat tidak melalui pemilihan langsung peserta Mubes.
Kondisi dimana kedudukan dan fungsi Ketua Umum hanya sebagai simbol organisasi disebabkan oleh adanya sebuah pasal dalam Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Tugas dan Kewenangan Dewan Penasehat, yang berbunyi bahwa dapat menonaktifkan Ketua Umum.
Entah semangat apa yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, akan tetapi fakta berbicara bahwa pada setiap event dan kegiatan yang dilakukan oleh FORKABI pasti merupakan keputusan, prakarsa, dan atau kebijakan Ketua Dewan Penasehat.
Menyambut Musyawarah Besar III Forum Komunikasi Anak Betawi, Mubes III FORKABI (entah kapan akan diselenggarakan, karena sampai saat ini belum ada geliat dari para petinggi Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (DPP FORKABI) untuk menyusun dan menggelar agenda besar ini), diharapkan para calon peserta Mubes untuk dapat berfikir dengan jernih sebelum memutuskan memilih calon Ketua Umum. Calon Ketua Umum yang akan datang harus dapat menggerakkan seluruh rangkaian organisasi demi terwujudnya cita-cita perjuangan FORKABI adalah merupakan sebuah keniscayaan.
Hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karenanya harus disiapkan dan dilihat secara teliti dan seksama, sehingga calon peserta Mubes tidak menjatuhkan pilihan berdasarkan kemilau pangkat dan jabatan dari sang Calon Ketua Umum, akan tetapi juga kepedulian sang Calon Ketua Umum kepada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan diembannya kelak.
Hendaknya dinamika Forum Komunikasi Anak Betawi pasca Mubes II harus pula dijadikan cermin dan pengalaman yang berharga sebelum memutuskan siapa yang berhak dan pantas untuk dipilih menjadi Ketua Umum DPP FORKABI periode 2010 – 2015.
Wallahu a’lam.
